Mobil + Mobil + Mobil = Macet

China, negara dengan image penjiplak di mata sebagian warga Indonesia (termasuk saya). Meski saya percaya bahwa mereka bisa memproduksi produk dengan kualitas yang bersaing. Kita cari sampel saja, handphone. Silakan cek di bodi handphone masing-masing, maksud hati membeli produk Kanada, US, Finlandia ataupun belahan dunia lainnya, eeee.. ternyata kita dapat produk dengan label ‘assembled in China’ atau ‘manufactured in China’ atau bahkan ‘fabricated in China’. Jadi bagaimana soal masalah produk China??

Negara tersebut ternyata juga memiliki kemampuan ‘regenerasi’ yang fantastis. Bayangkan saja jumlah penduduk kok mencapai 1,34 M. Sekilas angka tersebut memang biasa, tapi mari kita bayangkan dalam persepsi yang ‘sangat Indonesia’. Jika dalam 1 hari masing-masing orang minum 8 liter air berarti kita butuh dan bisa jualan air dalam jumlah besar, jika masing-masing orang memiliki 1 handphone berarti kita dapat menjualnya dengan sistem partai dengan disertai diskon, :D lalu jika 1 orang mengendarai satu jenis kendaraan??

sumber

 Byorrr di jalanan kota.

sumber

Tercatat hingga akhir2012 populasi kendaraan di China melebihi populasi penduduk Indonesia, yakni sekitar 240 juta unit. Bayangkan saja kendaraan sejumlah itu mondar-mandir di rentang waktu yang sama, di setiap hari kerja.

Hebatnya, gaung kemacetan negara itu samar-samar terdengar di telinga kita, masih jauh lebih jelas terdengar kabar tentang produk China yang tidak awet, lebih hangat soal prestasi bulu tangkis mereka yang menggusur timnas kita, bahkan jauh lebih jelas terdengar beberapa produk otomotif mereka yang mulai merambah negara kita.

Meski begitu, salah satu media kita pernah merilis berita tentang kemacetan di China hingga 10 hari dengan panjang mencapai 100 km. Namun kejadian itu dipicu oleh adanya perbaikan jalan.

sumber

Lalu bagaimana dengan negara kita?

kemacetan jakarta

Low Cost atau Low Emission?

Pemerintah agaknya mulai menunjukkan keseriusannya dalam dunia otomotif. Meski (masih) kurang memperhatikan perbandingan pertumbuhan populasi kendaraan dengan pertumbuhan jalan raya yang (masih sangat) timpang, namun keberpihakan pemerintah dalam hal ‘keep the environment green’ layak diapresiasi positif.

Melalui instansi terkait, pemerintah telah menelorkan dua macam grand design, yakni ‘mobil murah’ LOGC dan ‘mobil hijau’ LECP. Meski LOGC dapat kita prediksi akan semakin memacetkan kota-kota besar jika tidak ada regulasi lebih lanjut mengenai penggunaan mobil pribadi, akan tetapi fundament argue berupa ‘mobil untuk keluarga’ sudah pasti akan direspon oleh masyarakat dan investor.

Diberitakan lewat situs merdekaonline.com dua proyek yang tengah digulirkan Pemerintah Indonesia di sektor otomotif ternyata belum menunjukkan respon maksimal. Proyek mobil murah/Low Cost Green Car (LCGC) ternyata lebih diminati oleh para investor, dibandingkan perakitan mobil rendah emisi atau ramah lingkungan/Low Emission Carbon Project (LECP).

Tercatat lima prinsipal otomotif Jepang telah memastikan untuk ikut 'bermain' sejak LCGC didengungkan dua tahun lalu, walau regulasinya tak kunjung terbit. Dana yang berhasil dihimpun dari kelima investor tersebut, yakni Toyota, Daihatsu, Suzuki, Nissan dan Honda, pun tak main-main jumlahnya, yakni sebesar US$ 2,1 miliar (Rp. 20,2 triliun).

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, di Bogor, Rabu (21/11), mengatakan bahwa sebenarnya banyak prinsipal yang menyatakan tertarik, tapi belum ada komitmen lebih lanjut. Bahkan, beberapa dari mereka mengklaim telah memiliki kendaraan berteknologi hemat bahan bakar.

"Hampir semua merek sebenarnya sudah punya. Hanya, biaya produksinya masih tinggi. Ini yang coba kita tarik ke Indonesia," papar Budi.

Melalui LECP, pemerintah berusaha mendorong prinsipal melokalisasi teknologi kendaraan hemat bahan bakar yang memanfaatkan turbo, hibrida sampai listrik murni. Insentif yang disiapkan juga cukup menarik, yaitu pengurangan Pajak Penambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) hingga dihapuskan sama sekali jika memenuhi standar konsumsi bahan bakar yang ditetapkan pemerintah.

Adapun pemilihan patokan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) karena belum memungkinkannya kualitas BBM untuk memenuhi standar emisi karbon. Setidaknya untuk penggunaan batasan emisi, minimal standar Euro 3 atau 4, Indonesia masih di level Euro 2.

Lantas kapankah regulasi tersebut akan diluncurkan?

"Targetnya akhir tahun ini. Masih ada satu bulan (Desember). Bentuknya nanti PP (Peraturan Pemerintah), kemudian setiap proyek LCGC, hibrida dan listrik menggunakan peraturan menteri," pungkas Budi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa investasi yang begitu besar (setara dengan nilai proyek 6 unit bangunan pengeboran lepas pantai) membawa PR bagi pemerintah agar sesegera mungkin mengesahkan regulasi ‘mobil murah’ dan ‘mobil hijau’ dengan tetap memperhatikan iklim investasi sekaligus membatasi penggunaan mobil pribadi dalam rangka penanggulangan momok kemacetan.

sumber: merdeka