Ribuan Penduduk Tinggal di 'Kandang'

Kesenjangan memang bisa terjadi di belahan bumi manapun, di bawah kendali kepemimpinan siapa saja, di wilayah manapun, bahkan di bawah paham apapun. Sedikit menyegarkan ingatan saya pribadi, pada rentang tahun 80’an hingga medio 90’an, di negara tetangga kita Philipina yang notabene sistem pemerintahannya copy-paste Amrik punya, terdapat istilah 80 – 20 yang cukup beken kala itu. Angka tersebut muncul disebabkan oleh kesenjangan yang fantastis dan turun-temurun terutama dalam hal kepemilikan lahan/ tanah dimana 80% penduduknya hanya menguasai 20% lahan sedangkan 20% penduduk lainnya menguasai 80% lahan. Huwebatt kan?!! Bahkan mungkin kondisi tersebut belum banyak berubah saat ini.

Beda cerita dengan negara kita yang menganut sistem pemerintahan yang berbeda dengan Philipina, beberapa orang mampu mengkoleksi puluhan tas jinjing dengan banderol 80’an juta per item, sementara pada waktu yang bersamaan puluhan orang di pinggiran pasar kota besar mengkoleksi beras yang berjatuhan dari truk yang membongkar muatannya untuk kemudian dimakan atau dijual. Luar biasa bukan?!

Sebab musabab serta asal muasal sehingga menjadi seperti itu kiranya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan teori, entah itu komparasi sistem pemerintahan, pembangunan, pemerataan penduduk, bahkan pola pikir masing-masing negara. Setidaknya uraian singkat tersebut cukup mewakili pernyataan pembuka bahwa kesenjangan memang bisa terjadi di manapun.

Belakangan ketika membaca berita melalui portal online, saya menemukan ulasan tentang kesenjangan yang juga mengundang ‘decak kagum’ sambil mengelus dada. Hongkong yang resmi ‘dimerdekakan’ pada tahun 1997 ternyata memiliki problem yang sama. Berdasarkan data instansi terkait di negara tersebut, sekitar 210 ribu penduduknya tinggal dalam ‘apartemen’ berukuran 1,4 meter persegi yang berbatas pagar besi karena mereka berada dalam daftar tunggu penyewa rumah susun subsidi.

 Disebutkan juga dalam ulasannya, biaya sewa tempat tinggal yang lebih menyerupai kandang tersebut adalah HKD 1.300 atau sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Gila nggak si??!

Maharani Suciyono - Maharany Suciyono - M4h4ran1 Suci70no

Mo ngaku bernama Maharani Suciyono kek, Maharany Suciyono kek, M4h4ran1 Suci70no kek!! Gak peduli!!!!

Sepertinya kalimat itu yang kemudian terucap di kalangan ojekers di Batam ketika mereka membaca koran pagi ini. Lanjutan kalimat itu pun tak begitu beragam, mayoritas pasti langsung menimpali dengan sikap ‘sok’ analitis, seperti

‘kan dihub via hp, orang gak kenal pula, disuruh dateng ke hotel, eeee berangkat pun sendirian dia.. apa gak bikin kita (lelaki) hepi tu?’

‘bukannya beresin kuliah, malah cari ‘sambilan’ huwebat cwe ni’

‘udah jelas tipe ‘panggilan’ tu, siap dipanggil langsung dateng de..’

Pembicaraan pun berlanjut ke mana-mana, tanpa jelas ujung pangkalnya. Yang pasti topik seputar korupsi kouta daging sapi beserta koruptor, staf, perempuan tipe ‘ panggilan’nya, hingga penindakannya masih akan menjadi topik hangat bagi para lelaki yang sering nongkrong di pos ojek ini.

So…. Mo ngaku bernama Maharani Suciyono kek, Maharany Suciyono kek, M4h4ran1 Suci70no kek!! Gak peduli!! Tetep saja ‘panggilan’ !!!!

sumber gambar

Surat Terbuka Dosen IPB Untuk SBY

Bogor, 13.01.2012
Kepada YTH
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono – Presiden RI,
di Jakarta

SEMOGA surat elektronik ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, dan tidak sedang dirundung resah dengan keadaan negeri ini, seperti saya sedang resah oleh karenanya.

Yth Presiden RI, pekan-pekan ini negeri ini menyaksikan gejolak gerakan anarkhis yang tak terhitung jumlahnya di desa-desa dan aras bawah lapisan sosial negeri ini. Sekiranya Anda dulu saat belajar di IPB sempat mempelajari ilmu-ilmu sosiologi pedesaan, maka Anda akan segera paham bahwa akar persoalan itu sesungguhnya bukan kekerasan biasa. Gejolak ini berakar kuat pada krisis pedesaan di pelosok-pelosok negeri yang bertali-temali dengan krisis penguasaan sumber-sumber penghidupan (tanah, air, hutan, dsb). Sayangnya, waktu terlalu cepat dan anda tidak sempat berkenalan dengan sosiologi pedesaan.

Dengan ini, hendak dikatakan bahwa krisis yang terjadi bukanlah krisis ekonomi biasa, tetapi krisis itu berkaitan erat dengan suasana kebatinan sosiologis rakyat Indonesia di pedesaan yang penghidupannya merasa terancam.

Krisis pedesaan itu sebenarnya bertali-temali dengan krisis kependudukan dan krisis ekologi yang menambah warna krisis pedesaan semakin kelam. Dalam suasana krisis yang kelam tersebut, rakyat menghadapi jalan buntu kemana mereka hendak memastikan jaminan hak-hak hidup mereka. Jalan buntu yang lebih membuat frustrasi adalah tak ada jalan kemana mereka mengadu, karena negara [dengan seluruh perangkatnya] menjadi terlalu asing bagi mereka. Negara menjadi asing karena negara lebih suka mendengar bukan suara orang-orang desa, melainkan suara lain dari pihak yang selama ini berseberangan dengan orang-orang desa (suara pemodal yang berselingkuh dengan para rent-seeker negeri ini).

Yth Presiden RI, bila rakyat menjadikan anarkhisme dan radikalisme sebagai habitus/cara-hidup (terlebih dibumbui dengan kekerasan dan perilaku kriminal) seperti yang mereka tunjukkan hari-hari ini pada laporan media TV-TV nasional, itu tentu bukanlah sifat orang-orang negeri ini yang sebenar-benarnya yang dikenal santun dan penuh harmoni. Kekerasan dan anarkhi juga bukan cita-cita moral para founding fathers kita tatkala mereka menyusun Pembukaan UUD 1945 yang masih kita junjung tinggi bersama.

Namun, kekerasan demi kekerasan yang mereka tunjukkan adalah sekedar reaksi atas kekerasan demi kekerasan yang menghampiri mereka setiap hari, yang telah dilakukan oleh pihak lain yang seharusnya justru melindungi mereka.

Kekerasan oleh rakyat menjadi absah, karena negara mendahului melakukan kekerasan dan anarkhisme melalui keputusan-keputusan yang menekan orang-orang desa. Eksklusi yang menyebabkan eliminasi sumber-sumber penghidupan orang desa (betapapun lemahnya legitimasi mereka berada di suatu kawasan) tak pernah dicarikan solusi hukum yang memadai. Bahkan keputusan hukum semakin meminggirkan mereka. Sesungguhnya mereka (orang-orang desa itu) hanya ingin bisa hidup cukup, tak berlebihan.

Yth Presiden RI, kita boleh berbeda pendapat, tetapi saya memandang bahwa negara telah lebih dahulu melakukan kekerasan bergelombang dari waktu ke waktu yang sistemik dan sistematis melalui Undang-Undang sektoral yang banyak melukai hati anak-anak negeri ini [sebut saja UU investasi, UU Perkebunan, UU Minerba, UU sumberdaya air dsb] dan keputusaan-keputusan regulatif turunannya yang muaranya adalah pemberian legitimasi dan hak-hak khusus kepada sektor swasta (kapitalis) yang sudah lama dikenal sebagai pihak yang sering berseberangan dengan orang desa (petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil).

Saya menyebut kekerasan negara yang dilegitimasi oleh UU (undang-undang) dan regulasi turunan (yang sering dihasilkan secara konspiratif-terselubung oleh para pihak kepentingan ekonomki-kapital) sebagai pemicu penting kekerasan oleh rakyat yang saat ini berlangsung di negeri ini.

Yth Presiden RI, mohon Anda memahami pandangan saya bahwa sektor swasta-kapitalis (terutama skala raksasa dan trans-national corporation) sebagai “anak-emas” negeri ini telah juga lebih dahulu melakukan kekerasan dengan mengakumulasi material berlebihan dari tanah air akibat pengagungan etika-etika moral yang sebenarnya kurang cocok bagi negeri penuh harmoni ini.

Moral ekonomi berintikan etika yang dibangun sektor kapitalis adalah maksimisasi profit, akumulasi modal, ekspansi usaha (tak peduli meminggirkan ekonomi rakyat kecil yang telah ada lebih dahulu ada ataupun menghancurkan lingkungan hidup) tanpa pandang bulu, pengagungan terhadap individualisme dan greediness. Keangkuhan serta ketamakan para kapitalis dalam menguasai sumberdaya alam dan merusakkan materi-materi yang ada di negeri ini (kehancuran hutan dan masyarakat di dalamnya oleh ekspansi modal adalah salah satu contohnya) adalah kekerasan yang nyata dan tidak terbantahkan.

Yth Presiden RI, dengan demikian saya menyebut situasi krisis di Indonesia tercinta yang terjadi hari-hari ini adalah KEKERASAN NEGARA, KEKERASAN KAPITALIS, dan KEKERASAN RAKYAT yang bersatu padu mewarnai peradaban negeri yang katanya dipenuhi oleh rasa kasih-sayang ini.

Hulu dari segala kekerasan itu sebenarnya sangat sederhana, karena kekerasan-kekerasan itu adalah cara untuk mendapatkan sejumput kesempatan bertahan hidup di negeri ini, secara wajar. Namun kewajaran itu tak pernah tercapai, maka KEBERTAHANAN HIDUP HARUS DIREBUT DENGAN CARA KEKERASAN nan SADISTIS yang dilakukan baik oleh NEGARA, SWASTA maupun kini oleh RAKYAT. Sebuah situasi yang sangat mengenaskan bila hal ini terjadi di negeri ini.

Yth Presiden RI, marilah kita merenung, tidakkah situasi ini representasi sebuah PELURUHAN PERADABAN yang mengkhawatirkan bagi bumi-nusantara yang dikenal sangat beretika santun, penuh keadilan, dan tata-krama? Ataukah, Anda melihat hal-hal ini sebagai kewajaran sehingga Anda sekedar mengutus tim ini dan tim itu sekedar untuk “mengobati luka permukaan”?

Yth Presiden RI, daku sangat berharap Anda melakukan langkah konkrit mendasar dengan mengubah keadaan ini dari akar-akar persoalannya, bukan dari gejala yang tampak di permukaan saja. Daku sangat berharap Anda menunjukkan keberpihakan kepada orang- orang desa dan rakyat kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak dari segelintir pemodal di negeri ini.

Yth Presiden RI, sebagai anak-bangsa, daku mengajak Anda berpikir dan bertindak lebih nyata dan lebih dalam lagi untuk menyikapi persoalan krisis bangsa ini. Sengaja kutulis surat elektronik ini dalam kalimat yang egaliter, bukan berarti daku tak menghormati Anda. Daku menghormati Anda sebagai presiden RI, karenanya kutulis surat ini kepada Anda, bukan kepada yang lain, karena kutahu hanya Presiden RI yang bisa menangani ini semua.

Surat elektronik ini kubuat dalam suasana kebatinan sebagai sesama anak bangsa yang memikirkan dan merasakan keresahan secara bersama-sama, dan prihatin kemana sebenarnya negeri ini akan dibawa.

Marilah kita berpikir lebih adil dan seimbang, mari kita ciptakan kedamaian dan suasana kebatinan yang menyejukkan seluruh komponen anak bangsa. Semoga Anda diberkahi kekuatan untuk bertindak lebih jauh bagi negeri ini oleh Allah SWT. Amien.

Salam negeri tercinta

Arya Hadi Dharmawan
Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB
Warga Negara RI – tinggal di Bogor Jawa Barat

Tembusan: kepada rakyat Indonesia melalui jaringan beberapa milis.

Sumber :