Fiat Justitia Viam Inveniam

Sedikit cerita ketika masih duduk di bangku SMP, kemudian melihat dan keheranan dengan dandanan rambut berdiri dengan gelang yang bisa mencederai hidung sendiri ketika hendak ngupil, pake sepatu satpam tapi nenteng rantai (bukan pentungan) dan mengenakan jeans yang lebih cocok untuk program 'penyusutan paha' dst, dkk, dll ^_^. Seketika itu juga muncul rasa ingin tau saya soal apa yang mereka namakan mohawk, skinhead, punk, spike, boot, sex pistols, the exploited, the ramones, the clash dan segala hal yang menurut para pengikutnya sebagai pride (ato mungkin truth).

Bertahun berlalu, saya kembali dihadapkan pada rasa ingin tau soal:

- fiat justitia ruat caelum

- quid si redeo ad illos qui aiunt

- quild si nuc caelum ruat

- nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege

- atione personae non-retroaktif

- karpe diem

Yahh rasanya terlalu panjang kalo kita ngomong sejarah masing-masing adagium, saya pun dibanding mengikuti salah satu namun ternyata kesasar karena sesungguhnya fiat justitia ruat caelum yang begitu heroik (karena bermakna: 'keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh') adalah adagium yang timbul ketika seorang hakim keliru dan menjatuhi hukuman mati pada 3 orang yang tidak bersalah, maka mungkin saya lebih memilih fiat justitia viam inveniam yang kurang lebih berarti 'biarkan keadilan menemukan jalannya'.

referensi

Regulasi Standar Minimal Ketenagakerjaan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah menerbitkan ketentuan mengenai Standar Minimal Pelayanan (SPM) Bidang Ketenagakerjaan. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.15/Men/X/2010 menyebutkan SPM meliput jenis pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian, serta satuan kerja/penanggung jawab. SPM menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyusun perencanaan dan penanggaran penyelenggaraan pemerintahan. Yang menjadi penanggung jawab terhadap SPM adalah kepala daerah, tetapi operasional dikoordinasikan oleh dinas/instansi ketenagakerjaan. Gubernur bertugas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja SPM kepada Menakertrans. Demikian pula halnya Bupati/Walikota, menyampaikan laporan lewat perantaranaan Gubernur.

Daerah yang tak melaksanakan SPM terancam sanksi. Namun bentuk sanksinya tak dijelaskan secara detail. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri hanya menyebut sesuai peraturan perundang-undangan.

sumber: hukumonline.com

PSHK Luncurkan Klip Undang-Undang

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kembali meluncurkan episode terbaru LAWmotion berjudul “Tentang Undang-undang”. Episode #7, sesuai judulnya, mengangkat tema proses pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi). Berbeda dengan episode-episode sebelumnya, LAWmotion kali ini menggunakan format video klip musik.

Sebagaimana diketahui, LAWmotion adalah upaya kreatif menyebarkan gagasan hukum dalam bentuk animasi agar menjadi lebih mudah dipahami oleh kalangan yang lebih luas. PSHK mengaku terinspirasi oleh berbagai presentasi Graphic Recorder yang telah ada sebelumnya. LAWmotiondibuat PHSK dengan tujuan agar hukum menjadi dekat dengan masyarakat sehingga makin banyak orang bisa terlibat secara kritis dalam pembuatan maupun pelaksanaannya.

“Untuk LAWmotion episode ini, kami membuatnya dalam format video musik. Untuk musik dan liriknya, kami bekerja sama dengan grup musik Max D’Rabbit yang berhasil menuangkan proses legislasi yang dianggap rumit melalui lagu yang mudah untuk didendangkan bersama-sama. Kami berharap video musik ini bisa juga menjadi alat bantu dalam proses pendidikan hukum, termasuk untuk anak-anak,” papar Produser LAWmotion, Amalia Puri Handayani, dalam siaran pers.

Ditambahkan Amalia, lagu “Tentang Undang-Undang” ini menjelaskan gambaran umum tentang terbentuknya suatu peraturan. Melalui lagu ini, lanjutnya, PSHK ingin mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

“Kami berharap upaya sederhana ini bisa disambut dengan baik oleh berbagai kalangan dan berhasil mewujudkan banyak kolaborasi serta inovasi baru untuk perubahan,” pungkas Amalia.

Untuk menyaksikan LAWmotion #7 video musik lagu “Tentang Undang-Undang”, silakan buka linkhttp://bit.ly/rAe9Dw.

sumber: hukumonline.com